JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Berita

Peneliti BPTP Malut Paparkan Peran Pupuk Organik Pada Era Pertanian Millenial Dihadapan Tim Penggerak PKK Provinsi Malut

Bahaya bahan kimia terhadap keamanan pangan dan isu lingkungan menjadi sebuah high concern masyarakat modern. Hal ini menyebabkan gelombang pergeseran konsumsi pangan dari produksi non-organik ke pangan organik di era millenial. Tahun 2016, lembaga Pew Research Center USA merilis data 89% konsumen USA beralih ke pangan organik dengan 54% konsumen memilih alasan kesehatan. Mindset konsumsi pangan organik di USA sudah menular ke masyarakat modern di negara lain termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Dengan demikian, ini merupakan peluang besar dalam berbisnis berbasis pertanian organik dimana didalamnya ada usaha produksi pupuk, pestisida dan pangan organik. "papar peneliti BPTP Malut (Slamet Hartanto., S.Pt., M.Sc.) sebagai narasumber dalam sosialisasi kegiatan Pokja Tim Penggerak PKK Prov Maluku Utara.

Pupuk organik memiliki peran krusial dalam pertanian organik modern karena selain meningkatkan kualitas pangan tetapi juga menjaga keseimbangan alam khususnya unsur hara dan organisme tanah. Hal lain juga, pengolahan pupuk organik juga bisa mengurangi limbah khususnya limbah organik rumah tangga dan peluang peningkatan pendapatan rumah tangga. "tambahnya.

Pada kegiatan ini, selain pemaparan peran pupuk organik, juga disampaikan cara pembuatan mikroorganisme lokal (MOL) sebagai aktivator untuk pembuatan kompos , pemberian starter produk Badan Litbang Pertanian (M-Dec)dan tahapan pembuatan kompos serta ciri kompos bermutu baik.

Acara sosialisasi kegiatan Pokja Tim Penggerak PKK dilaksanakan di Hotel Batik, Kota Ternate (01/10/2018). Acara ini dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK prov Maluku, Tim Penggerak PKK kota Ternate dari 15 kelurahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Kepolisian Daerah Prov Maluku Utara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan BPTP Maluku Utara

Bangun Pagar Sosial Untuk Pengamanan Aset KP Bacan


Bacan - Dalam rangka meningkatkan pengamanan dan pemanfaatan lahan serta aset yang dikelola KP Bacan secara tertib baik administrasi maupun hukum, BPTP Malut bekerjasama dengan Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementan menggelar pertemuan sosialisasi pengelolaan kawasan KP Bacan. Kegiatan ini diikuti oleh pihak kesultanan Bacan, Generasi Muda Kesultanan Bacan (Gemasuba), Kades 4 Desa sekitar KP Bacan yaitu desa Kampung Makin, Marabose, Hidayat, dan Tomori, Babinsa, Bhabinkamtibmas, BKSDA, dan petani serta masyarakat sekitar (25/10/2018).

Kegiatan yang digelar di Aula KP Bacan dibuka oleh Kabag Perlengkapan Biro KP Kementan, Fuadi, dan dalam sambutannya menyampaikan aset negara harus dikelola sesuai peraturan yang berlaku. Permasalahan sengketa kepemilikan lahan KP yang berujung gugatan di pengadilan tahun 2017 cukup menguras energi dan biaya kedua belah pihak, meskipun yang hasil akhirnya dimenangkan oleh Kementan. Namun curahan energi untuk masalah sengketa dirasakan cukup besar, sehingga harapannya dengan sosialisasi ini masyarakat sekitar bisa memahami dan mampu menyelesaikannya secara musyawarah saja," ujarnya.

Dalam kegiatan ini, juga disampaikan materi quo vadis dan ulasan penting hubungan sejarah Kebun Percobaan Bacan dengan Kesultanan oleh Ir. Tufail Iskandar Alam, dan materi proyeksi pemanfaatan aset KP Bacan oleh Kasi KSPP BPTP Malut.

Dalam diskusi yang dipandu Kasubag TU BPTP, diketahui bahwa wilayah KP Bacan sejak tahun 1250 merupakan ulayat soanang salapang kawasan adat kesultanan Bacan. Kemudian tahun 1881-1956 dikontrak oleh Onderneming Batjan Algemene Maastchappij (BAM), kongsi dagang belanda dengan komoditi utama kopi dan kakao. Dalam kunjungan ke KP sebanyak 3x, Sultan Bacan sangat mengapresiasi revitalisasi KP dan berharap ada upaya pengembangan kopi Liberika spesifik Bacan.

Pada kesempatan yang sama, pihak BPTP membuka potensi kerjasama pemanfaatan lahan dan alsintan dengan kelompok tani sekitar KP sebagai wujud pagar sosial serta pemberdayaan masyarakat di 4 desa yang berbatasan dengan KP Bacan. Kerjasama ini juga dalam upaya mengurangi potensi penyerobotan lahan tanpa ijin dan pembalakan liar di kawasan konservasi. Harapannya, masyarakat sekitar KP Bacan memilki sense of belonging terhadap keberadaan KP serta ikut menjaga fungsi KP sebagai konservasi alam dan seumberdaya genetik baik tanaman maupun fauna.

Koordinasi Sistem Pelaporan dengan Metode KSA

Bertempat di meeting room Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate (30/10), diselenggarakan rakor sistem pelaporan dengan metode KSA. Rapat dipimpin oleh Kepala BPTP Malut dan dihadiri oleh Kepala PSEKP dan tim sebagai PJ Upsus Malut, Kadis Pertanian Provinsi beserta Kabid PSP dan Kasie Tanaman Pangan, Kabid Statistik Produksi BPS Provinsi Maluku Utara, dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate.

Dalam paparannya, Parsad Barkah Pamungkas (Kabid Statistik Produksi BPS Provinsi Malut), menjelaskan empat tahap metode terbaru dalam menghitung produksi beras, yaitu: (1) penghitungan luas baku lahan sawah; (2) luas panen dengan teknik kerangka sampel area (KSA); (3) ubinan untuk menaksir produktivitas; & (4) survey konversi GKG ke beras.

Luas baku sawah masih menggunakan data BPN tahun 2013, sedangkan KSA Maluku Utara memakai 144 segmen. Produktivitas diukur dari lahan S1 (sawah irigasi), S2 (sawah non irigasi), dan S3 (lahan kering). Untuk faktor konversi GKG ke beras Malut adalah 62,13 %. Untuk menghitung kebutuhan beras, digunakan hasil susenas 2017 yaitu tingkat konsumsi beras penduduk Malut 88 kg/kapita/tahun, "ujarnya

Pada kesempatan yang sama, Dr. Abdul Basit, Kepala PSEKP menyampaikan metode baru ini merupakan quick count dalam menghitung data pangan yang pendekatan sebelumnya eye estimate menjadi spasial berbasis satelit. Oleh karena itu tetap harus bersinergi dengan dinas pertanian di lapangan terutama dalam merilis luas baku sawah yang masih memakai data BPN 2013. Selain itu perlu juga dilakukan backcasting untuk menilai angka beberapa tahun kebelakang, "pungkasnya.

Rakor Pengawasan dan Pengendalian BMN Wilayah Maluku Utara

 

Ternate - Dalam mewujudkan tertib administrasi, fisik, dan hukum pada pengelolaan barang milik negara (BMN), Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementan bekerjasama dengan BPTP Malut selaku sekretariat UAPPA/B-W menyelenggarakan rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian BMN wilayah Maluku Utara di Grand dafam bela Hotel Ternate (24/10/2018). Acara dihadiri oleh pengelola BMN Satker Provinsi, Kab/kota, dan kantor daerah (Balai karantina dan BPTP).

Kegiatan ini dibuka oleh Kabag Perlengkapan Biro KP Kementan, Fuadi, dalam sambutannya menjelaskan sudah sejak 2 tahun terakhir Kementan meraih WTP. Salah satu kuncinya adalah ketaatan dalam mengelola BMN yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada kesempatan yang sama, Kepala BPTP Malut, Dr. Bram brahmantiyo menjelaskan kunci utama dalam pengelolaan BMN adalah pencatatan dan penatausahaan sejak mulai pengadaan BMN, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan maupun penetapan statusnya apakah baik, rusak, atau tidak ditemukan.

Materi yang disampaikan antara lain kebijakan pengelolaan BMN Kementan, penggunaan dan penertiban BMN oleh biro KP, WASDAL BMN dan SIMANTAP oleh KPKNL, dan pelaksanaan sertifikasi tanah pemerintah oleh Kantor pertanahan Kota Ternate.

 

Subcategories

Subcategories