JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Berita

Pemodelan struktural adopsi inovasi IB pada Sapi Bali di Malut

 

Sofifi - Kajian pemodelan struktural adopsi inovasi IB telah dilakukan oleh BPTP-Balitbangtan Maluku Utara untuk mengetahui faktor-faktor penentu keberhasilan penerapan teknologi IB di Maluku Utara. Kajian dilakukan dengan menggunakan 31 variabel yang dapat dikelompokkan menjadi 5 indikator variabel, yaitu karakteristik internal peternak, karakteristik usaha peternak, karakteristik eksternal peternak, persepsi peternak terhadap IB, dan tingkat adopsi IB. Lokasi kajian dilaksanakan pada salah satu sentra penerapan teknolpgi IB di kabupaten Halmahera Utara (desa Sukamaju) dan wilayah transmigrasi di kabupaten Halmahera Timur (desa Rawamangun) sebagai lokasi kontrol. Hasil pemodelan struktural dari seluruh variabel ditunjukkan pada gambar dibawah ini:

 

Chi-square=1759.37, df=562, P-value= 0.000, RMSEA= 0,094

 Gambar 1. Estimasi seluruh variabel dalam model struktural adopsi inovasi IB

 

Berdasarkan hasil pemodelan struktural dari seluruh variabel analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

  1.  Indikator variabel karakteristik eksternal peternak (KEP=0,21) memiliki kontribusi terbesar dibanding indikator variabel karakteristik usaha peternak sapi potong (KUP=0,19) dan persepsi peternak (0,10) terhadap tingkat penerapan IB. Sebaliknya, kontribusi indikator variabel karakteristik internal peternak (KIP) terhadap tingkat penerapan IB secara statistik tidak signifikan (t-hitung<1,96). Dalam hal ini, adanya perbedaan pengalaman lama beternak sebagai salah satu variabel dominan dalam indikator variabel KIP tidak mempengaruhi tingkat penerapan IB. Sebagian besar responden pada lokasi sampel memiliki kategori kurang berpengalaman dengan rata-rata lama beternak sebesar 2,8 tahun. Sebaliknya, responden di lokasi kontrol memiliki lama beternak diatas 12 tahun dengan dominasi lama beternak adalah 34-55 tahun (64%). Dalam hal ini, teknologi IB merupakan jenis teknologi baru bagi responden di kedua lokasi kajian. Di lain pihak, perkawinan ternak secara alami memiliki banyak kelemahan dengan proses yang cukup rumit. Bagi peternak yang tidak memiliki pejantan, maka peternak harus memperolehnya dengan cara meminjam atau menyewa dari peternak lain sehingga kondisi ini memberikan motivasi bagi responden dalam mengadopsi teknologi inovasi IB.

  2. Variabel yang dominan yang mempengaruhi tingkat penerapan adopsi inovasi IB dari indikator variabel karakteristik eksternal peternak (KEP) adalah intensitas penyuluhan (0,87) dan kapasitas penyuluh (-0,78) yang memberikan sumber informasi terkait inovasi teknologi IB. Dalam hal ini, tingkat keberhasilan adopsi IB tidak terlepas dari peran agen pembaharu (change agent) yang dalam hal ini adalah petugas penyuluh bersama dengan ketua kelompok peternak. Agen pembaharu secara intensif telah melakukan pembinaan, bimbingan dan pendampingan, baik melalui pertemuan khusus maupun pertemuan kelompok sebagai media komunikasi inovasi IB antar anggota kelompok (Gwin, 1982). Pada lokasi sampel di kabupaten Halmahera Utara, pembinaan, bimbingan dan pendampingan yang intensif juga telah menjadikan ketua kelompok sebagai “petugas inseminator”. Pertimbangan ini diambil sebagai konsekuensi distribusi ternak dan peternak yang relatif menyebar sehingga mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan yang intensif dari petugas inseminator. Sebaliknya, indikator ketersediaan sarana (-0,36) dan pelayanan IB (-0,14) bukan merupakan indikator dominan yang mempengaruhi karakteristik eksternal peternak dalam tingkat penerapan inovasi IB. Hal ini disebabkan, kedua lokasi kajian memiliki sarana IB yang telah memadai untuk mendukung penerapan teknologi IB di masing-masing wilayah.

  3. Variabel yang dominan yang mempengaruhi tingkat penerapan adopsi inovasi IB dari indikator variabel karakteristik usaha peternak (KUP) adalah parsitipasi peternak dalam kelompok (0,91) dan nilai jual sapi (0,78). Sifat kolektif dalam adopsi inovasi teknologi IB menunjukkan pentingnya peranan kelompok sebagai media komunikasi antar peternak dalam sistem sosial masyarakat setempat sehingga para peternak dapat saling bertukar informasi terkait dengan penerapan teknologi IB (DeVito, 2000). Selain itu, media kelompok merupakan ruang bagi opinion leader untuk mempengaruhi orang lain dalam mengadopsi teknologi IB. Dalam kajian ini, teridentifikasi ketua kelompok peternak sebagai opinion leader pada lokasi sampel Halut. Dalam sistem sosial, opinion leader merupakan sumber informasi utama bagi masyarakat yang mempengaruhi pengambilan keputusan, khususnya terkait dengan adopsi teknologi IB bagi peternak (Rogers, 2003). Selain itu, penggunaan teknologi IB memberikan dampak rata-rata penerimaan pendapatan dari penjualan sapi pada lokasi sampel di kabupaten Halmahera Utara telah memberikan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan lokasi kontrol di kabupaten Halmahera Timur yaitu Rp. 9.147.222/tahun versus Rp. 5.507.771/tahun. Adanya perbedaan nilai jual ternak hasil IB memberikan motivasi bagi peternak di lokasi sampel untuk menerapkan teknologi IB secara intensif.
  4. Variabel yang dominan yang mempengaruhi tingkat keberhasilan penerapan adopsi inovasi IB dari indikator variabel persepsi peternak adalah manajemen kesehatan (0,83) dan manajemen pemuliaan (0,58). Dalam hal ini, manajemen kesehatan merupakan mata rantai kegiatan yang mempengaruhi tingkat keberhasilan penerapan teknologi IB pada pola pemeliharaan ternak sapi ekstensif. Menurut Payne, (1997) kondisi cuaca yang panas, sangat kering atau lembab dengan ternak sapi yang dilepas di padang penggembalaan mempengaruhi status kesehatan ternak. Oleh karena itu, hampir seluruh responden pada lokasi sampel di kabupaten Halmahera Utara melakukan vaksinasi dan pemberian obat cacing (deworming) untuk penanganan masalah kesehatan ternak sapi. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan berbagai faktor yang dapat menghambat pertumbuhan dan menurunkan kemampuan berproduksi serta reproduksi sapi secara optimal.

Dengan demikian, faktor penentu keberhasilan penerapan teknologi IB di kabupaten Halmahera Utara dipengaruhi oleh komitmen seluruh pihak, baik dari aspek teknis maupun kelembagaan IB. Dari aspek teknis, pengendalian masalah kesehatan melalui pemberian vaksin dan obat cacing secara rutin diperlukan untuk mengurangi resiko adanya gangguan serangan penyakit pada sapi yang dilepas pada sistem pemeliharaan ekstensif di padang penggembalaan. Dari aspek kelembagaan, peran aktif penyuluh, kelompok ternak, dan petugas IB mempengaruhi tingkat keberhasilaan penerapan teknologi IB. Penyuluh merupakan sumber informasi inovasi teknologi IB bagi peternak sedangkan kelompok ternak merupakan media komunikasi dan sarana pengambilan keputusan yang efektif dalam suatu sistem sosial masyarakat setempat sehingga teknologi IB dapat diadopsi secara baik dan luas oleh peternak.

Selain itu, petugas IB merupakan sumberdaya manusia yang secara langsung memberikan pelayanan penerapan teknologi IB. Ketepatan waktu dan intensitas pelayanan yang memadai sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan teknologi IB. Oleh karena itu, menjadikan ketua kelompok sebagai “petugas inseminator” memiliki peran penting untuk dapat memberikan intensitas pelayanan IB yang memadai pada ternak dan peternak yang relatif menyebar di wilayah kabupaten Halmahera Utara.

 

BPTP Malut Penuhi Persyaratan WBK/WBBM

Sofifi - Reformasi birokrasi merupakan salah satu keniscayaan untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB telah menerbitkan Permenpan Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Oleh sebab itu, semua UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian diharapkan memenuhi persyaratan sebagai WBK/WBMM. Untuk dapat meraih WBK WBBM, suatu organisasi harus berpredikat WBK terlebih dahulu. BPTP Maluku Utara sebagai UPT Balitbangtan telah meraih predikat WBK sejak tahun 2014. 

Untuk menuju WBK/WBBM, langkah yang harus dilakukan adalah pertama, Melakukan pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) dan kedua, Membangun proses zona integritas menuju WBK/WBBM. 

Pada tahap pencanangan, BPTP Malut telah mendeklarasikan pernyataan secara terbuka melalui kegiatan public hearing  tahun 2017 serta  menandatangani pakta integritas di depan stakeholder. Kegiatan ini merupakan bentuk pernyataan BPTP telah siap membangun Zona Integritas.  

Tahapan yang dilakukan berikutnya yaitu membangun proses Zona Integritas menuju WBK/WBBM. BPTP Malut secara bertahap terus melakukan perbaikan dan penerapan komponen pembangunan zona integritas, dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kemenpan RB, yang meliputi beberapa aspek:

  1. Manajemen Perubahan: Membentuk Tim kerja Zona Integritas, menyusun dokumen rencana pembangunan ZI, melakukan monev pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, dan Perubahan pola pikir dan budaya kerja
  2. Penataan Tata Laksana: Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) kegiatan utama, menerapkan e-Office, dan membangun keterbukaan informasi publik
  3. Penataan Sistem Manajemen SDM: Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai, Pola mutasi, Meningkatkan kapasitas SDM, dan menetapkan target kinerja pegawai.
  4. Penguatan Akuntabilitas: Keterlibatan pimpinan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, dan Pengelolaan akuntabilitas kinerja
  5. Penguatan Pengawasan: Melakukan pengendalian gratifikasi, Menerapkan SPIP, Mengelola pengaduan masyarakat (Dumas), membangun Whistle Blowing System, dan penanganan benturan kepentingan
  6. Pelayanan Publik: Menyusun dan menerapkan Standar pelayanan publik, membangun budaya pelayanan prima, dan mengukur Indeks kepuasan masyarakat (IKM) setiap semester.

Berdasarkan penilaian oleh tim Inspektorat Investigasi, Itjen Kementan yang terdiri dari 3 Orang (Ir. Kuncoro Eko Pratanto, MM; YC Sumunarjati, STP. MPP; dan M.Usnun Kurniawan, SP. MM) selama tanggal 11-15 Mei 2018, BPTP Malut dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai wilayah bebas dari korupsi - Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) dengan skor 79,25. Sementara skor standar minimal untuk mendapat predikat WBK/WBBM adalah 75.

Kedepan, diharapkan BPTP Malut terus melakukan continous improvement dengan melakukan perbaikan-perbaikan di segala lini, apalagi sejak tahun 2017 BPTP sudah menerapkan standar manajemen mutu (SMM) ISO 9001:2015.

 

 

File Terkait:

  1. PERMENPAN RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah

Teknologi IB pada sapi dengan pemeliharaan ekstensif di Halmahera utara

 

 

Tobelo - Sebagai upaya mewujudkan swasembada daging sapi maka Kementerian Pertanian telah menggalakkan penerapan teknologi inseminasi (kawin) buatan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sekaligus meningkatkan populasi sapi potong. Teknologi inseminasi buatan mampu meningkatkan mutu genetik ternak melalui penyebaran gen-gen unggul pada sapi hasil IB dengan cara yang lebih efisien dan mampu meningkatkan efisiensi kinerja reproduksi ternak sapi dalam menghasilkan keturunan, khususnya pada sapi betina. Dengan teknologi ini maka upaya meningkatkan jumlah populasi dan produksi sapi akan lebih cepat dibandingkan dengan kawin secara alami.

Teknologi IB telah menggantikan cara perkawinan alami sapi yang selama ini dilakukan secara turun-temurun sebagai suatu sistem sosial dan budaya masyarakat yang telah lama berlangsung. Dilain pihak, keberhasilan penerapan teknologi IB sangat dipengaruhi oleh pola manajemen pemberian pakan, pengendalian kesehatan dan manajemen perkawinan sehingga sapi hasil IB mampu berproduksi optimal sesuai dengan potensi genetik ternak. Selain itu, keberhasilan penerapan teknologi IB juga dipengaruhi oleh tingkat dukungan infrastruktur dasar pelayanan IB seperti peralatan produksi dan distribusi semen, kelembagaan IB, petugas IB, dan peternak. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika pola pemeliharaan sapi secara intensif dengan distribusi ternak dan peternak yang cenderung terkonsentrasi pada suatu wilayah tertentu menjadi tumpuan keberhasilan penerapan teknologi IB di Indonesia.

Program SIWAB merupakan program strategis Kementerian Pertanian dengan menggalakkan introduksi dan pelaksanaan IB untuk percepatan dan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting. Program  SIWAB mulai dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Utara sejak Bulan November 2016. Jumlah populasi sapi betina dewasa umur di kabupaten ini pada tahun 2017 sebanyak 5.954 ekor. Dari jumlah sapi betina dewasa tersebut, jumlah  sapi yang telah memperoleh pelayanan teknologi IB pada tahun 2017 sebanyak 2.646 ekor sedangkan per bulan tahun 2018 telah mencapai 300 ekor. Dengan demikian, sebanyak 49,48% sapi betina dewasa merupakan akseptor teknologi IB di kabupaten Halmahera Utara.

Sebagai bentuk apresiasi keberhasilan pelaksanaan program Upsus SIWAB, khususnya di kabupaten Halmahera Utara, maka telah dilakukan perlombaan kontes dan panen pedet sapi hasil IB pada tanggal 30 Mei 2018 di Tobelo-Halmahera Utara. Dalam hal ini, perlombaan kontes dan panen pedet sapi hasil IB di kabupaten Halmahera Utara  telah memberikan bukti empiris bahwa pola pemeliharaan ekstensif dengan distribusi ternak dan peternak yang relatif tersebar mampu memberikan harapan baru keberhasilan penerapan teknologi IB.

Dalam kontes ternak tersebut, telah diperlombakan sapi potong hasil teknologi IB dengan 4 kategori yang berbeda, yaitu 1). Calon pejantan sapi PO; 2). Calon pejantan sapi Bali; 3). Calon pejantan sapi persilangan; dan 4). Sapi kelas ekstrim bebas. Lomba kontes ternak sapi menghasilkan Juara 1 calon pejantan umur 1,5 – 2 tahun, masing-masing untuk kategori sapi PO dengan Bobot Badan (BB) 373 kg; kategori sapi Bali dengan BB 343 kg dan kategori sapi persilangan dengan BB 554 kg. Pada kategori sapi kelas ekstrim bebas, juara 1 diperoleh sapi jenis persilangan PO dan Simmental dengan BB mencapai 615 kg pada umur 4 tahun. Dengan memperhatikan umur sapi peserta kontes ternak, maka terdapat potensi hasil sesuai standar penerapan teknologi IB pada umur sapi siap jual, yaitu sebesar 600-700 kg/ekor. Dalam hal ini, komitmen seluruh pihak dari peternak hingga petugas IB dan supporting system menjadi faktor keberhasilan penerapan teknologi IB di wilayah Halmahera Utara.

 

 

 

Sosialisasi Benturan Kepentingan di BPTP Malut

Sofifi - Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas

Kurangnya pemahaman terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam bahkan negatif terhadap penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, Inspektorat investigasi, Itjen Kementan menggelar Sosialisasi Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementan kepada seluruh pegawai BPTP Maluku Utara. 

Kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya Itjen Kementan dalam melakukan pembinaan UPT termasuk BPTP Maluku Utara dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBK/WBBM).

Tim Itjen yang teridir dari 3 Orang auditor (Ir. Kuncoro Eko Pratanto, MM; YC Sumunarjati, STP. MPP; dan M.Usnun Kurniawan, SP. MM) memaparkan Beberapa bentuk benturan kepentingan seperti:

  1. Penggunaan aset negara untuk kepentingan pribadi
  2. Informasi/rahasia jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi
  3. Pelayanan publik tidak mengikuti prosedur
  4. Pengawasan tidak mengikuti prosedur
  5. Pemberian akses khusus kepada pihak tertentu dalam PBJ
  6. Pemberian informasi lebih dari yang ditentukan dalam pengadaan barang dan jasa
  7. Penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang
  8. Hubungan afiliasi/kekeluargaan antara pegawai dengan pihak lain yang memiliki kepentingan atas keputusan atau tindakan pegawai sehubungan dengan jabatannya

 

Lebih lanjut, Kuncoro eko pratanto, auditor utama itjen Kementan, juga menjelaskan beberapa sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan antara lain: hubungan afiliasi, gratifikasi, kelemahan sistem organisasi, vested interest, dan rangkap jabatan.

BPTP Malut Sebagai UPT yang jauh dari kantor pusat, Kuncoro menyarankan upaya pencegahan yang bisa ditempuh oleh BPTP dalam mengantisipasi adanya benturan kepentingan, diantaranya adalah: Pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku, pemutakhiran standar operating procedure (SOP), pengungkapan/pelaporan adanya benturan kepentingan, mendorong tanggungjawab probadi dan sikap keteladanan, menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan, pungkasnya.

 

File Terkait:

  1. PERMENPAN RB Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penangananan Benturan Kepentingan

Subcategories

Subcategories