JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Berita

BPTP Malut Penuhi Persyaratan WBK/WBBM

Sofifi - Reformasi birokrasi merupakan salah satu keniscayaan untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB telah menerbitkan Permenpan Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Oleh sebab itu, semua UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian diharapkan memenuhi persyaratan sebagai WBK/WBMM. Untuk dapat meraih WBK WBBM, suatu organisasi harus berpredikat WBK terlebih dahulu. BPTP Maluku Utara sebagai UPT Balitbangtan telah meraih predikat WBK sejak tahun 2014. 

Untuk menuju WBK/WBBM, langkah yang harus dilakukan adalah pertama, Melakukan pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) dan kedua, Membangun proses zona integritas menuju WBK/WBBM. 

Pada tahap pencanangan, BPTP Malut telah mendeklarasikan pernyataan secara terbuka melalui kegiatan public hearing  tahun 2017 serta  menandatangani pakta integritas di depan stakeholder. Kegiatan ini merupakan bentuk pernyataan BPTP telah siap membangun Zona Integritas.  

Tahapan yang dilakukan berikutnya yaitu membangun proses Zona Integritas menuju WBK/WBBM. BPTP Malut secara bertahap terus melakukan perbaikan dan penerapan komponen pembangunan zona integritas, dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kemenpan RB, yang meliputi beberapa aspek:

  1. Manajemen Perubahan: Membentuk Tim kerja Zona Integritas, menyusun dokumen rencana pembangunan ZI, melakukan monev pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, dan Perubahan pola pikir dan budaya kerja
  2. Penataan Tata Laksana: Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) kegiatan utama, menerapkan e-Office, dan membangun keterbukaan informasi publik
  3. Penataan Sistem Manajemen SDM: Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai, Pola mutasi, Meningkatkan kapasitas SDM, dan menetapkan target kinerja pegawai.
  4. Penguatan Akuntabilitas: Keterlibatan pimpinan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, dan Pengelolaan akuntabilitas kinerja
  5. Penguatan Pengawasan: Melakukan pengendalian gratifikasi, Menerapkan SPIP, Mengelola pengaduan masyarakat (Dumas), membangun Whistle Blowing System, dan penanganan benturan kepentingan
  6. Pelayanan Publik: Menyusun dan menerapkan Standar pelayanan publik, membangun budaya pelayanan prima, dan mengukur Indeks kepuasan masyarakat (IKM) setiap semester.

Berdasarkan penilaian oleh tim Inspektorat Investigasi, Itjen Kementan yang terdiri dari 3 Orang (Ir. Kuncoro Eko Pratanto, MM; YC Sumunarjati, STP. MPP; dan M.Usnun Kurniawan, SP. MM) selama tanggal 11-15 Mei 2018, BPTP Malut dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai wilayah bebas dari korupsi - Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) dengan skor 79,25. Sementara skor standar minimal untuk mendapat predikat WBK/WBBM adalah 75.

Kedepan, diharapkan BPTP Malut terus melakukan continous improvement dengan melakukan perbaikan-perbaikan di segala lini, apalagi sejak tahun 2017 BPTP sudah menerapkan standar manajemen mutu (SMM) ISO 9001:2015.

 

 

File Terkait:

  1. PERMENPAN RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah

Kepala BPTP Hadiri Rakor Percepatan SERGAP Guna Perkuat Cadangan Pangan Nasional

 

 

Jakarta - Untuk mempercepat realisasi serapan gabah petani, Menteri Pertanian menggelar rapat koordinasi dengan Dirut Bulog yang baru, Komjen Purn Budi Waseso di kantor Perum Bulog Jakarta (9/5). Rapat kordinasi ini memaparkan rencana dan evaluasi “Sergap” atau Serap Gabah Petani dan Pengadaan 1000 Unit Dryer, di 8 Sentra Produksi Gabah Nasional.

Dalam paparannya, Menteri Pertanian menyatakan Dalam paparannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya komitmen dan sinergitas antar lembaga terutama dilapangan. Kementerian Pertanian, sebagai regulator dan bertanggung jawab pada produksi dan Bulog sebagai operator, harus mengambil peran dan tanggung jawab bersama. Lebih lanjut Amran Sulaiman, mengatakan pentingnya pengisian cadangan pangan pemerintah melalui pengadaan gabah/beras. "Cadangan pangan pemerintah ini sangat penting untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga, dan bencana," kata Amran Sulaiman.

Pada kesempatan yang sama, Dirut Bulog, Budi Waseso, menegaskan pihaknya akan meningkatkan perannya sebagai stabilisator harga pangan strategis, yaitu beras, gula, daging (sapi, ayam), telur, bawang (merah, putih), cabai, minyak dan lainnya. Dalam pelaksanaanya membutuhkan sinergisme yg telah dijalin dengan TNI dan Kementan agar semua target yang menjadi tanggung jawab BULOG dapat direalisasikan

Berdasarkan data Bulog, realisasi pengadaan gabah/beras oleh Perum Bulog sebesar 667.852 ton atau 30% dari total target sampai dengan Juni 2018 sebesar 2,2 juta ton.

Target penyerapan ini akan terus diupayakan mengingat potensi panen masih cukup besar, terutama di 10 provinsi sentra, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.

 

Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi selaku Ketua I pelaksana sergab mengatakan, melalui rakor ini diharapkan dapat secara bersama–sama membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pemangku kepentingan, agar target penyerapan gabah/beras dapat tercapai.

Untuk itu menurut Agung, revitalisasi sistem serap gabah perlu dilakukan melalui efisiensi rantai pasok dengan cara menekan middlemen yang meraup keuntungan selama ini.

"Efisiensi rantai pasok dari petani ke penebas langsung ke unit penggilingan (UPGB) ini sangat penting, agar harga dapat terjaga dan terjangkau daya beli masyarakat," tegas Agung.

Dalam rakor ini juga dilakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Gapoktan dengan Kepala Divre Perum Bulog. Secara simbolis, penandatanganan dilakukan oleh empat perwakilan gapoktan dari empat provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Menurut Agung, dengan adanya kesepakatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan bantuan mesin pengering (dryer) bekerjasama dengan Perum Bulog untuk mendukung percepatan serap gabah dalam rangka pemenuhan cadangan beras pemerintah.

Hadir dalam rakor adalah Dirut Perum Bulog, Aster Kasad, Direktur Pengadaan dan Direktur Pelayanan Publik Perum.Bulog, penanggung jawab Upsus/Sergap Nasional, Kepala BPTP seluruh Indonesia termasuk Kepala BPTP Malut, serta Kadivre Bulog seluruh Indonesia.

Sosialisasi Benturan Kepentingan di BPTP Malut

Sofifi - Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas

Kurangnya pemahaman terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam bahkan negatif terhadap penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, Inspektorat investigasi, Itjen Kementan menggelar Sosialisasi Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementan kepada seluruh pegawai BPTP Maluku Utara. 

Kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya Itjen Kementan dalam melakukan pembinaan UPT termasuk BPTP Maluku Utara dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBK/WBBM).

Tim Itjen yang teridir dari 3 Orang auditor (Ir. Kuncoro Eko Pratanto, MM; YC Sumunarjati, STP. MPP; dan M.Usnun Kurniawan, SP. MM) memaparkan Beberapa bentuk benturan kepentingan seperti:

  1. Penggunaan aset negara untuk kepentingan pribadi
  2. Informasi/rahasia jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi
  3. Pelayanan publik tidak mengikuti prosedur
  4. Pengawasan tidak mengikuti prosedur
  5. Pemberian akses khusus kepada pihak tertentu dalam PBJ
  6. Pemberian informasi lebih dari yang ditentukan dalam pengadaan barang dan jasa
  7. Penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang
  8. Hubungan afiliasi/kekeluargaan antara pegawai dengan pihak lain yang memiliki kepentingan atas keputusan atau tindakan pegawai sehubungan dengan jabatannya

 

Lebih lanjut, Kuncoro eko pratanto, auditor utama itjen Kementan, juga menjelaskan beberapa sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan antara lain: hubungan afiliasi, gratifikasi, kelemahan sistem organisasi, vested interest, dan rangkap jabatan.

BPTP Malut Sebagai UPT yang jauh dari kantor pusat, Kuncoro menyarankan upaya pencegahan yang bisa ditempuh oleh BPTP dalam mengantisipasi adanya benturan kepentingan, diantaranya adalah: Pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku, pemutakhiran standar operating procedure (SOP), pengungkapan/pelaporan adanya benturan kepentingan, mendorong tanggungjawab probadi dan sikap keteladanan, menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan, pungkasnya.

 

File Terkait:

  1. PERMENPAN RB Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penangananan Benturan Kepentingan

Kunker DRD DIY Ke BPTP Maluku Utara

 

Sofifi - Pada hari Selasa (8/5), BPTP Malut kedatangan Dewan Riset Daerah (DRD) Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tim yang terdiri dari Ketua DRD DIY (Ir. Bayudono, MSc), Sekretaris DRD (Dr. Achmad kasiyani, MSc) dan 2 Orang anggotanya diterima langsung oleh Kasubag TU (Nofyarjasri Saleh) dan Kasi KSPP BPTP Malut. Tujuan kunjungan meraka adalah untuk melihat lebih dekat peran BPTP dalam DRD Prov. Malut.

Sebelum kunjungan ke BPTP, rombongan DRD DIY melakukan kunjungan ke DRD Prov. Malut. Kunjungan mereka disambut oleh Kabid Balitbangda (Ir. sialana Muhammad) dan salah satu anggota DRD Malut (Chris sugihono). Hadir juga stakeholder terkait pada pertemuan ini yaitu BPBD, Dinas perikanan, Dinas Pariwisata, serta Staf Balitbangda.

Tujuan DRD DIY ke Malut adalah ingin menggali informasi dan berbagi pengalaman serta sharing pengetahuan tentang 3 hal yaitu:

  1. Langkah-langkah Pemda Malut selama ini dalam mengantisipasi dan mitigasi bencana alam. Dipihnya Maluku Utara karena merupakan salah satu wilayah yang memiliki 11 jenis ancaman bencana dari total 14 jenis bencana alam. 
  2. Upaya Pemda dalam pengelolaan potensi kekayaan laut secara berkelanjutan, mengingat laut merupakan wilayah terluas dan menjadi jembatan antar pulau di Maluku Utara, dan
  3. Pengelolaan potensi wisata dan program daerah dalam pemberdayaan masyarakat sadar wisata. Pada kesempatan itu juga DRD DIY berbagi pengalaman bagaimana menarik minat wisatawan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Namun dampaknya saat ini, banyak wisatawan yang masuk ke yogya dan menimbulkan masalah baru berupa kepadatan lalu lintas di setiap hari Sabtu - Minggu yang membuat tingkat kenyamanan masyarakat menurun.

Pada kesempatan itu, juga disampaikan peran DRD Malut selama ini masih sebatas mengkonsolidasi hasil-hasil riset serta memberikan masukan kepada Gubernur terkait arah kebijakan dan agenda riset daerah yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi iptek dan sistem inovasi yang ada demi kemajuan masyarakat di Maluku Utara.

Subcategories

Subcategories