JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Berita

Rain water harvesting, kunci peningkatan produksi pangan

Bogor - Ketersediaan air adalah kunci utama membangun pertanian. Manajemen rainwater harvesting telah terbukti meningkatkan produksi pangan. Manajemen air yang dikombinasikan dengan penerapan alat dan mesin pertanian akan menjadikan pertanian menjadi sector utama dalam pertumbuhan ekonomi. Jika Indonesia mampu memaksimalkan penggunaan air hujan dan tidak membiarkannya berlalu mengalir ke laut maka mimpi menjadi lumbung pangan dunia bisa lebih cepat terwujud, ujar Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian saat menutup symposium PERHIMPI IX di IPB International Convention Center Bogor (3/10/2019).

Simposium Meteorologi Pertanian IX yang mengambil tema “Inovasi Aksi Iklim Pertanian Menuju Kemandirian Pangan, Ekonomi, Energi dan Lingkungan” dilaksanakan selama 2 hari, 2-3 Oktober 2019 merupakan kerjasama antara Balitbangtan, PERHIMPI dan IPB.

Ketua Umum Perhimpi terpilih, Dr. Ir Fadjry Djufry mengatakan tujuan Simposium Meteorologi Pertanian adalah untuk menghimpun berbagai isu terkini terkait berbagai kegiatan adaptasi dan co-benefit (mitigasi) sektor pertanian merumuskan kebijakan untuk percepatan implementasi.

Kegiatan adaptasi dan co-benefit (mitigasi) sektor pertanian yang diharapkan mampu menjadi pilar kemandirian pangan, ekonomi, energi, dan lingkungan menjalin dan menguatkan network (jejaring kerjasama) antara stakeholder terkait, serta memberikan informasi dan meningkatkan minat masyarakat khususnya kaum milenial, dan meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan dalam bidang meteorologi pertanian.

Peserta Simposium sebanyak 300 orang, terdiri dari peserta Kongres dan undangan dari berbagai kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, Kepala Stasiun BMKG provinsi, Kepala BPTP, pemerintah daerah, swasta, himpunan profesi lainnya, praktisi dan peminat terkait iklim pertanian.

Dalam simposium tersebut membahas isu-isu aktual seperti Kebijakan pengembangan perkebunan berkelanjutan, inovasi adaptasi dan aksi iklim pada sektor pertanian, perencanaan adaptasi dan co-benefit kemandirian pangan dan energi, Quo vadis aksi iklim antara teori dan praktik, Adaptasi para penyangga kedaulatan pangan, Tantangan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan, dan Inisiatif Daerah Terkait Aksi Iklim Sektor Pertanian.

Pada kesempatan tersebut, Kasi KSPP BPTP Malut berkesempatan memaparkan makalah dihadapan peserta symposium tentang memulihkan daya saing petani kelapa berbasis kearifan lokal di Kab. Halmahera utara.

Clitoria ternatea

 

Ternate - Sepintas dari namanya, memang agak parno, langsung terbersit kata clitoris / organ kewanitaan dan ternatea. Seperti halnya ahli taksonomi memberi nama latin rumput gajah dengan Penissetum purpureum.

Clitoria ternate atau biasa disebut bunga telang / bunga biru sebagaimana disebut oleh peneliti Maluku Corner Univ Padjajaran, Dr. Agung karuniawan, sedang lagi hits karena fungsinya sebagai bahan pewarna alami untuk makanan. Harga bunga kering per Kg senilai USD100, "ungkapnya saat pertemuan dengan direktur pascasarjana univ. Khairun dan kepala BPTP Malut di kampus pascasarjana Unkhair Ternate (27/9).

Di Ternate sendiri, bunga telang belum banyak yang meneliti, karena memang pasar komoditi ini belum ada. Keragaman jenisnya juga masih rendah, sementara ini baru 4 jenis yg ditemukan yaitu warna biru, putih, violet, & pink. Masih butuh banyak lagi keragaman agar Ternate bisa ditetapkan sebagai centre of origin, atau indikasi geografis bunga telang.

Selain itu, Dr. Bram brahmantiyo, Kepala BPTP juga menyebutkan jika bunga telang memiliki potensi hijauan makanan ternak karena kandungan proteinnya cukup tinggi sekitar 20%. Sebagai jenis legum & underutilize crop, tanaman ini cukup adaptif dengan kondisi perubahan iklim. Bunga telang akan dimasukkan sebagai agenda pengelolaan sumberdaya genetik Maluku Utara, "tuturnya.

Pada pertemuan tersebut, hadir juga ketua LPPM Unkhair, Wakil direktur 1&2, KSPP BPTP, dan tenaga pengajar prodi pasca ilmu pertanian.

Menyiapkan era baru komunikasi pemerintah

 

Depok – Gaya komunikasi pemerintah terus mengalami transformasi sesuai perkembangan jaman. Lima tahun yang lalu sudah dianggap komunikatif jika pemerintah menyampaikan kebijakan dan program pembangunan kepada publik melalui media cetak dan elektronik. Kemudian berkembang harus ada interaktif (two way communication) melalui media social maupun media online. Namun sekarang hal tersebut belum cukup. Gelombang demonstrasi mahasiswa menentang regulasi yang notabene pihak pemerintah merasa sudah berkomunikasi dengan para pakar dan akademisi dianggap belum cukup. Pemerintah sudah saatnya harus menjalin komunikasi dengan masyarakat, mahasiswa, maupun komunitas tertentu, ujar Kuntoro Boga Andri, Kepala Biro Humas Kementan saat membuka rapat koordinasi pejabat pengelola informasi publik Kementan di Margo hotel Depok (01/10/2019).

 Hendra J Kede, Komisioner Komisi Informasi Pusat, menjelaskan filosofi keterbukaan informasi. Dalam era Orde baru, asumsi dasarnya adalah seluruh informasi pemerintah bersifat rahasia, jika mau dibuka maka harus diatur. Sejak terbitnya UU Nomor 14 tahun 2018 mengindikasikan bahwa seluruh informasi prinsipnya adalah terbuka, jika ada yang ditutup maka harus diatur dalam aturan, karena informasi itu adlaah instrument dalam menderdaskan kehidupan bangsa dan perwujudan dari pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab,”ujarnya.  

 Pada acara tersebut, Kepala BPTP Maluku Utara Bersama Kasi KSPP ikut hadir dan menjelaskan sebagai UPT Kementan di Maluku Utara, BPTP telah menerapkan keterbukaan informasi publik. Instrumen pelayanan melalui public hearing, pengelolaan website, media sosial seperti Instagram, facebook, twitter, maupun youtube telah diaktifkan untuk menjalin komunikasi dengan user. Tidak hanya itu, untuk meningkatkan akses informasi publik, BPTP juga aktif dalam mengupdate portal PPID. Ke depan, tidak hanya one way atau two way communication, namun membangun komunikasi dengan komunitas atau pegiat pertanian akan terus intensif dilakukan.

Pada rakor tersebut juga dibahas topik actual mengenai Pengelolaan informasi pemerintah oleh Komisioner KIP, penyelesaian sengketa informasi publik oleh tenaga ahli KIP, dan persuasive communication skill for public service oleh the most institute.

Menggagas pengembangan pala di Halmahera Tengah

 

Weda - Kedatangan Prof. Dr. Rubiyo peneliti Balitbangtan di Halmahera Tengah dalam rangka evaluasi pelepasan varietas pala Patani tidak disia-siakan oleh Pemda Halteng. Setelah melakukan evaluasi lapang di wilayah Patani Utara dan Patani Timur, keesokan harinya, Rabu (25/9), Bupati Halmahera tengah, Drs. Edi Langkara, MH yang juga putra Patani menggelar pertemuan yang dihadiri kepala SKPD Halteng, peneliti Unpati Dr. Marzuki dan peneliti BPTP Malut Dr. M. Assagaf.

Pada pertemuan dibahas skenario pengembangan pala Patani jika nanti lulus siding pelepasan varietas bulan Oktober mendatang. Langkah yang paling mendesak adalah penyediaan benih. Pemda Halteng, sebagai calon pemilik varietas pala Patani, berkomitmen menyediakan lahan 10-20 ha sebagai calon kebun induk pala Patani. Kebun induk ini nantinya sebagai sumber benih baik biji maupun sumber entres untuk grafting. Selain itu, muncul gagasan intercropping pala dengan kopi robusta, mengingat tanaman kopi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi selain berfungsi secara ekologi. Bupati dengan semangat juga akan mendorong penetapan indikasi geografis (IG) pala Patani, perolehan sertifikat pala organik, dan mengusulkan infrastruktur pelabuhan ekspor agar pala Patani bisa langsung dipasarkan ke luar negeri dan nilai tambahnya bisa berdampak langsung pada kesejahteraan petani Halmahera Tengah.

Pada kesempatan tersebut, BPTP Maluku Utara menyerahkan tanda daftar varietas pala Patani kepada Bupati Halmahera Tengah.

Subcategories

Subcategories