JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Sofifi - Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas

Kurangnya pemahaman terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam bahkan negatif terhadap penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, Inspektorat investigasi, Itjen Kementan menggelar Sosialisasi Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementan kepada seluruh pegawai BPTP Maluku Utara. 

Kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya Itjen Kementan dalam melakukan pembinaan UPT termasuk BPTP Maluku Utara dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBK/WBBM).

Tim Itjen yang teridir dari 3 Orang auditor (Ir. Kuncoro Eko Pratanto, MM; YC Sumunarjati, STP. MPP; dan M.Usnun Kurniawan, SP. MM) memaparkan Beberapa bentuk benturan kepentingan seperti:

  1. Penggunaan aset negara untuk kepentingan pribadi
  2. Informasi/rahasia jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi
  3. Pelayanan publik tidak mengikuti prosedur
  4. Pengawasan tidak mengikuti prosedur
  5. Pemberian akses khusus kepada pihak tertentu dalam PBJ
  6. Pemberian informasi lebih dari yang ditentukan dalam pengadaan barang dan jasa
  7. Penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang
  8. Hubungan afiliasi/kekeluargaan antara pegawai dengan pihak lain yang memiliki kepentingan atas keputusan atau tindakan pegawai sehubungan dengan jabatannya

 

Lebih lanjut, Kuncoro eko pratanto, auditor utama itjen Kementan, juga menjelaskan beberapa sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan antara lain: hubungan afiliasi, gratifikasi, kelemahan sistem organisasi, vested interest, dan rangkap jabatan.

BPTP Malut Sebagai UPT yang jauh dari kantor pusat, Kuncoro menyarankan upaya pencegahan yang bisa ditempuh oleh BPTP dalam mengantisipasi adanya benturan kepentingan, diantaranya adalah: Pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku, pemutakhiran standar operating procedure (SOP), pengungkapan/pelaporan adanya benturan kepentingan, mendorong tanggungjawab probadi dan sikap keteladanan, menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan, pungkasnya.

 

File Terkait:

  1. PERMENPAN RB Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penangananan Benturan Kepentingan