JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Sofifi - Reformasi birokrasi merupakan salah satu keniscayaan untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB telah menerbitkan Permenpan Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Oleh sebab itu, semua UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian diharapkan memenuhi persyaratan sebagai WBK/WBMM. Untuk dapat meraih WBK WBBM, suatu organisasi harus berpredikat WBK terlebih dahulu. BPTP Maluku Utara sebagai UPT Balitbangtan telah meraih predikat WBK sejak tahun 2014. 

Untuk menuju WBK/WBBM, langkah yang harus dilakukan adalah pertama, Melakukan pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) dan kedua, Membangun proses zona integritas menuju WBK/WBBM. 

Pada tahap pencanangan, BPTP Malut telah mendeklarasikan pernyataan secara terbuka melalui kegiatan public hearing  tahun 2017 serta  menandatangani pakta integritas di depan stakeholder. Kegiatan ini merupakan bentuk pernyataan BPTP telah siap membangun Zona Integritas.  

Tahapan yang dilakukan berikutnya yaitu membangun proses Zona Integritas menuju WBK/WBBM. BPTP Malut secara bertahap terus melakukan perbaikan dan penerapan komponen pembangunan zona integritas, dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kemenpan RB, yang meliputi beberapa aspek:

  1. Manajemen Perubahan: Membentuk Tim kerja Zona Integritas, menyusun dokumen rencana pembangunan ZI, melakukan monev pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, dan Perubahan pola pikir dan budaya kerja
  2. Penataan Tata Laksana: Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) kegiatan utama, menerapkan e-Office, dan membangun keterbukaan informasi publik
  3. Penataan Sistem Manajemen SDM: Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai, Pola mutasi, Meningkatkan kapasitas SDM, dan menetapkan target kinerja pegawai.
  4. Penguatan Akuntabilitas: Keterlibatan pimpinan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, dan Pengelolaan akuntabilitas kinerja
  5. Penguatan Pengawasan: Melakukan pengendalian gratifikasi, Menerapkan SPIP, Mengelola pengaduan masyarakat (Dumas), membangun Whistle Blowing System, dan penanganan benturan kepentingan
  6. Pelayanan Publik: Menyusun dan menerapkan Standar pelayanan publik, membangun budaya pelayanan prima, dan mengukur Indeks kepuasan masyarakat (IKM) setiap semester.

Berdasarkan penilaian oleh tim Inspektorat Investigasi, Itjen Kementan yang terdiri dari 3 Orang (Ir. Kuncoro Eko Pratanto, MM; YC Sumunarjati, STP. MPP; dan M.Usnun Kurniawan, SP. MM) selama tanggal 11-15 Mei 2018, BPTP Malut dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai wilayah bebas dari korupsi - Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) dengan skor 79,25. Sementara skor standar minimal untuk mendapat predikat WBK/WBBM adalah 75.

Kedepan, diharapkan BPTP Malut terus melakukan continous improvement dengan melakukan perbaikan-perbaikan di segala lini, apalagi sejak tahun 2017 BPTP sudah menerapkan standar manajemen mutu (SMM) ISO 9001:2015.

 

 

File Terkait:

  1. PERMENPAN RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah